Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alie Usman
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan terakhir FIFA yang meminta Indonesia menggelar kongres pemilihan untuk Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, serta anggota Komite Eksekutif PSSI sebelum 30 Juni 2011, dipandang tidak fair oleh pendukung George Toisutta-Arifin Panigoro.
Pasalnya, FIFA tetap melarang sejumlah nama, termasuk pasangan Toisutta-Panigoro untuk bisa maju dicalonkan sebagai Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum PSSI periode 2011-2015. Pelarangan tersebut, menurut Sihar Sitorus, pemilik klub divisi tiga, Nusa Ina, tidak pernah bisa diterima lantaran tidak berdasar.
Karenanya, kubu pendukung Toisutta-Panigoro meminta sejumlah kebijakan dari FIFA dalam rangka kongres 30 Juni tersebut. Menurut kelompok pendukung dua nama tersebut, seharusnya dalam kongres mendatang, tidak dibahas agenda memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
Sihar menilai, FIFA seharusnya menunggu hasil putusan pengadilan arbitrase (CAS) terlebih dahulu sebelum menggelar pemilihan Ketua Umum. Alasannya, salahg satu agenda yang kini tengah dibahas oleh CAS, adalah soal pelarangan FIFA terhadap Toisutta-Panigoro.
Jika kemudian FIFA tetap melanjutkan kongres dengan memilih Ketua Umum, itu berarti kongres akan kembali dibenturkan dengan keinginan para pengusung dua nama tersebut yang tetap menginginkan Toisutta-Panigoro masuk bursa pencalonan.
"Kami meminta FIFA untuk membentuk Komite Normalisasi yang baru untuk melaksanakan pemilihan melalui Kongres, untuk memilih 9 orang anggota Exco, tetapi tidak untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI. Kami meminta agara pelaksanaan pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI dilaksanakan setelah keputusan CAS keluar," ujar Sihar Sitorus.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan terakhir FIFA yang meminta Indonesia menggelar kongres pemilihan untuk Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, serta anggota Komite Eksekutif PSSI sebelum 30 Juni 2011, dipandang tidak fair oleh pendukung George Toisutta-Arifin Panigoro.
Pasalnya, FIFA tetap melarang sejumlah nama, termasuk pasangan Toisutta-Panigoro untuk bisa maju dicalonkan sebagai Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum PSSI periode 2011-2015. Pelarangan tersebut, menurut Sihar Sitorus, pemilik klub divisi tiga, Nusa Ina, tidak pernah bisa diterima lantaran tidak berdasar.
Karenanya, kubu pendukung Toisutta-Panigoro meminta sejumlah kebijakan dari FIFA dalam rangka kongres 30 Juni tersebut. Menurut kelompok pendukung dua nama tersebut, seharusnya dalam kongres mendatang, tidak dibahas agenda memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
Sihar menilai, FIFA seharusnya menunggu hasil putusan pengadilan arbitrase (CAS) terlebih dahulu sebelum menggelar pemilihan Ketua Umum. Alasannya, salahg satu agenda yang kini tengah dibahas oleh CAS, adalah soal pelarangan FIFA terhadap Toisutta-Panigoro.
Jika kemudian FIFA tetap melanjutkan kongres dengan memilih Ketua Umum, itu berarti kongres akan kembali dibenturkan dengan keinginan para pengusung dua nama tersebut yang tetap menginginkan Toisutta-Panigoro masuk bursa pencalonan.
"Kami meminta FIFA untuk membentuk Komite Normalisasi yang baru untuk melaksanakan pemilihan melalui Kongres, untuk memilih 9 orang anggota Exco, tetapi tidak untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI. Kami meminta agara pelaksanaan pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI dilaksanakan setelah keputusan CAS keluar," ujar Sihar Sitorus.
Penulis: Alie Usman | Editor: Ade Mayasanto
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.