Tampilkan postingan dengan label Pssi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pssi. Tampilkan semua postingan

Senin, 20 Juni 2011

Para Pemain LPI dan ISL di Starbol !

Liga Primer Indonesia (LPI) mendukung penuh kegiatan pertandingan persahabatan yang melibatkan para pemain bintang nasional maupun asing pada Rabu (22/6) pekan depan mulai pukul 19.00 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
LPI akan mengikutsertakan 12 pemainnya di pertandingan persahabatan bertajuk Starbol-Unite for Football Indonesia itu. Mereka adalah Kurniawan Dwi Yulianto (Tangerang Wolves), Andik Vermansyah, Otavio Dutra (Persebaya 1927), Samsul Arif (Persibo Bojonegoro), Bima Sakti, Kim Kurniawan, Irfan Bachdim (Persema Malang), Amaral (Manado United), Aleks Vrteksi (Solo FC), Emmanuel De Porras (Jakarta FC), Juan Manuel Cortez, dan Javier Rocha (Batavia Union).

Dalam pertandingan persahabatan Starbol-Unite for Football Indonesia, para pemain akan dibagi menjadi dua tim. Yaitu Dream Team of Indonesia (Tim Merah) dan International Stars (Tim Putih). Tim Merah berisi para pemain bintang Indonesia dari berbagai generasi dan akan ditangani pelatih Rahmad Darmawan. Sedangkan Tim Putih yang merupakan kumpulan para pemain asing yang bermain di Indonesia dipoles pelatih Jacksen F. Tiago.
"LPI mendukung setiap kegiatan yang berkontribusi positif terhadap perkembangan sepakbola nasional. Starbol-Unite for Football Indonesia merupakan upaya mempersatukan seluruh pemain yang berkompetisi di Indonesia. LPI ingin bergandegan tangan dengan seluruh pemain yang berkompetisi di Indonesia. Dan ini baik sekali untuk sepakbola kita," kata Juru Bicara LPI Abi Hasantoso di Jakarta, Jumat (17/6).
LPI merasa ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan prestasi sepakbola nasional. Karena itu, LPI akan proaktif terhadap segala kegiatan yang melibatkan seluruh pemain yang muaranya untuk mendongkrak prestasi sepakbola Indonesia.
Hal terpenting yang juga dilakukan LPI untuk kemajuan sepakbola Indonesia adalah bertemu dengan Komite Normalisasi. Seperti diketahui, Komite Normalisasi ditugaskan FIFA untuk menormalkan kondisi sepakbola Indonesia setelah pembekuan pengurus PSSI di bawah Nurdin Halid-Nirwan D. Bakrie-Nugraha Besoes, yang dianggap gagal dalam menjalankan roda organisasi. Salah satu tugas yang diamanatkan FIFA kepada Komite Normalisasi pada 4 April lalu adalah merangkul LPI sebagai bagian dari kompetisi yang mendapatkan afiliasi dari PSSI.
Seperti diketahui, sejak awal LPI sudah melakukan lobi-lobi kepada para petinggi PSSI supaya mendapatkan pengakuan. Selain lobi, LPI pun secara resmi mengirimkan surat tertanggal 22 Desember 2010 yang meminta PSSI untuk memberikan bimbingan, arahan, dan kerjasama dalam menyelenggarakan LPI seperti yang digariskan FIFA dan AFC. Yaitu menjalankan kompetisi liga profesional mandiri menuju sepakbola industri yang tidak menggunakan dana APBD lagi.
“LPI berharap pekan-pekan depan dapat melakukan pertemuan. Jadwal pastinya akan ditentukan Komite Normalisasi. Dalam pertemuan nanti, kami akan mempresentasikan secara detail konsep LPI sehingga jelas semuanya,” ungkap Abi.
Terjalinnya komunikasi dengan Komite Normalisasi menjadi penting menjelang diselenggarakannya Kongres PSSI yang rencananya digelar di Kota Solo pada 9 Juli mendatang. Dari pertemuan LPI-Komite Normalisasi ini diharapkan didapat kesamaan titik pandang bagaimana menyelenggarakan kompetisi liga profesional mandiri. Pertemuan juga akan membahas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan hasil Kongres PSSI yang akan mengukuhkan pengurus baru PSSI periode 2011 – 2015.
“Kami yakin pertemuan dengan Komite Normalisasi akan mendapatkan hasil yang baik untuk semua, baik untuk kemajuan sepakbola Indonesia. Karena penyelenggaraan kompetisi liga profesional mandiri sudah menjadi keharusan untuk mengejar ketertinggalan kita selama ini dari negara-negara maju lainnya,” jelas Abi.
Sumber : Tribun News

Jumat, 03 Juni 2011

Era sepakbola Industri ! LPI VS LSI Siapa yang untung ?

LPI dan Era Sepakbola Industri

Jakarta– Publik sepakbola tanah air hingga saat ini masih memperbincangkan “persaingan” antara kompetisi  Liga Super Indonesia (LSI) yang dihelat PSSI dengan kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI) yang digulirkan PT Liga Primer Indonesia. Mereka juga bertanya-tanya, seperti apa nanti bentuk kompetisi liga sepakbola profesional Indonesia setelah pengurus baru PSSI terbentuk.
Sangat wajar bila masyarakat penasaran dengan LPI, karena kompetisi bermotto Change The Game ini sudah mengusung sepakbola yang profesional dan mandiri, tanpa menggunakan uang rakyat melalui APBD, sejak mulai bergulir pada 8 Januari lalu di Stadion Manahan, Solo. Sebagai laga pembuka, ketika itu berhadapan tuan rumah Solo FC melawan Persema, Malang.
Kalau ada PSSI, kenapa harus ada LPI? Perlu diketahui, LPI adalah sebuah badan usaha sah secara hukum di Indonesia yang menjalankan kompetisi liga profesional mandiri tanpa penggunaan dana APBD/APBN seperti diamanatkan dalam Kongres Sepakbola Nasional (KSN) di Malang, Maret 2010.
Hasil-hasil keputusan KSN sudah diterima oleh seluruh masyarakat pecinta sepakbola di Indonesia, mulai pemerintah, KONI Pusat, PSSI, media massa, tokoh masyarakat , dan seluruh masyarakat pencinta sepakbola nasional.
KSN digelar karena keprihatinan pemerintah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, dan seluruh masyarakat pencinta sepakbola nasional menyikapi prestasi sepakbola nasional yang berada di titik nadir,  terutama setelah kegagalan yang memalukan di SEA Games Laos 2009.
Kala itu timnas U-23 tidak pernah menang pada penyisihan grup, sehingga harus angkat koper lebih awal. Senasib dengan tim U-23, timnas senior juga menelan kekalahan dan tersingkir dari babak kualifikasi Piala Asia 2011.
Kompetisi LPI adalah liga profesional mandiri menuju sepakbola industri tanpa menggunakan dana APBD. Sedangkan PSSI justru melindungi liga lain yang menggunakan dana APBD, yang notabene uang dari pajak rakyat. Asal tahu saja, tak satu pun liga profesional di dunia yang menggunakan uang atau pajak rakyat dalam menjalankan kompetisinya.
Tak cuma mandiri, LPI juga membuka pasar dan menghindari praktik monopoli melalui proses tender terbuka untuk kerjasama jangka pendek. Saat ini Indosiar menjadi official tv partner LPI, dan nanti akan disusul stasiun televisi lain.
Nilai kontrak hak siar LPI pun jauh lebih tinggi dibanding nilai kontrak hak siar kompetisi liga lainnya. Bandingkan dengan PSSI yang menyetujui hanya satu stasiun televisi dengan kontrak jangka panjang – dengan nilai kontrak yang sama setiap tahunnya – selama 10 tahun di kompetisi liga lainnya.
Sebagai produk yang dihasilkan dari KSN 2010, LPI juga ingin diakui oleh PSSI. Terlebih lagi, LPI adalah kompetisi liga profesional mandiri yang dapat mendorong sepakbola industri dengan efek ekonomi yang begitu dahsyat, mulai usaha kecil menengah hingga perusahaan multinasional.
Kenyataannya, sampai Senin, 10 April 2011, PSSI tidak mengakui LPI, kendati juga tidak bisa melarang. LPI tetap jalan dengan payung hukum pemerintah melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
Barulah pada Senin, 11 April 2011, Kominte Normalisasi (KN) bentukan FIFA mengakomodir LPI. Berdasarkan petunjuk FIFA, Komite Normalisasi memutuskan, mengakomodir seluruh kegiatan LPI di bawah supervisi PSSI sampai kompetisi berakhir. Setelah turnamen berakhir, KN meminta agar konsorsium LPI melapor kepada pengurus baru PSSI guna membahas kelanjutannya dalam sebuah kongres.
Sebagai implementasi rumusan dari KSN di Malang, Maret 2010, LPI merupakan wujud  reformasi kompetisi liga profesional mandiri menuju sepakbola industri yang tidak menggunakan lagi APBD. LPI juga berfungsi sebagai Sport Science Institute dan pembinaan sepakbola berjenjang, mulai kompetisi strata dua (profesional), kompetisi strata tiga dan empat (amatir), serta kompetisi usia muda.
PT LPI adalah pengelola liga profesional independen yang didirikan oleh klub-klub profesional dengan menganut azas pembagian manfaat secara transparan dan akuntabel kepada klub peserta. Klub peserta LPI tetap mempertahankan statusnya sebagai anggota PSSI (bukan keluar dari PSSI!).
Konsep reform league atau liga profesional mandiri adalah konsep yang sesuai dengan anjuran FIFA For the Good of the Game Task Force dan AFC Pro-League Committee.Ditinjau dari kepemilikan, saham klub-klub yang bernaung di bawah PSSI adalah 0 persen. Saham klub-klub itu justru dimiliki PSSI (95 persen) dan Yayasan (5 persen). Sementara di PT LPI, 100 persen saham dimiliki oleh klub masing-masing. Nantinya klub-klub LPI akan menjadi milik publik. (Sumarlin)
NoUnsurKondisi Liga SekarangAspirasi LPI
1Badan PengaturPSSIBOPI (per-6 Januari 2011)
2Badan PenyelenggaraPT Liga Indonesia PT LPI
3Afiliasi RegionalAFCAFC
4Afiliasi InternasionalFIFAFIFA
5Kepemilikan SahamPSSI 95%, Yayasan 5%, Klub 0%100% Klub
6Pembagian Hak SiarHanya Match Fee100% Klub
7Pembagian Sponsor Utama0%100% Klub
8WasitLokal dan KotroversialAsing dan Imparsial
9PendanaanAPBDNon APBD
10Kontrak Pemainkepada Individu di Klub
kepada Badan Legal berupa PT
11Komdis dan KomdingBerasal dari PSSIIndependen


Rabu, 01 Juni 2011

Riedl Telat Balik ke Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alie Usman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Imbas dari kisruh PSSI yang juga diwarnai gagalnya kongres 20 Mei kemarin, ternyata tak hanya dirasakan para pemain timnas. Sang Pelatih, Alfred Riedl juga sempat menunda keberangkatannya ke Indonesia lantaran khawatir dengan kondisi sepakbola nasional.

Riedl yang sempat beberapa pekan berlibur di kampung halamannya, Austria, mengaku harus menunda keberangkatannya ke Indonesia untuk beberapa saat ketika mengetahui kisruh PSSI makin memanas. Riedl mengaku, jika bukan lantaran kondisi tersebut, sebetulnya ia ingin segera ke Indonesia on time.

"Senang bertemu dengan Anda stelah beberapa pekan terakhir. Saya senang berangkat dari Austria ke Jakarta dan bertemu anda semua, karena saya kangen Anda. Sebenarnya saya berencana kembali lima pekan lebih awal, tetapi karena situasi tidak memungkinkan jadi saya memutuskan tinggal di Austria," ujar Alfred Riedl.

Namun, kedatangan Riedl ke Indonesia kali ini diakuinya sedikit berbeda. Riedl mengaku kaget saat kebijakan soal sepakbola yang sebelumnya dipegang Badan Tim Nasional (BTN), kemudian dipegang Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Kementerian Pemuda dan Olehraga (Kemenpora).

Apalagi, Satlak Prima juga mengangkat Rahmad Darmawan menjadi pelatih kepala untuk timnas U-23 yang sebelumnya dipegang oleh Alfred Riedl. Hal itu yang kemudian disesalkan oleh Riedl sekembalinya dari Austria.

"Kami membuat banyak perubahan rencana. Dari bulan Februari kami memang sudah memikirkan untuk menambah staf, salah satunya coach Rahmad Darmawan. Lalu pemerintah atau Satlak Prima tiba-tiba memutuskan sesuatu yanng tidak bisa dipahami. Menunjuk Rahmad Darmawan menjadi pelatih kepala timnas U-23," ujar Riedl.

Minggu, 29 Mei 2011

Sekjen FIFA Tegaskan Tidak Akan Sanksi Indonesia ! Change The Game

Bola.net - Ancaman sanksi FIFA pada Indonesia terkait kisruh Kongres PSSI terbukti hanyalah sebuah pepesan kosong. Melalui Sekretaris Jenderal FIFA, Jerome Valcke, otoritas tertinggi sepak bola dunia itu menegaskan tidak akan menjatuhkan sanksi pada Indonesia.
Pernyataan Valcke ini dilontarkan kala menemui dua delegasi Gerakan Reformasi Sepakbola Nasional Indonesia, Farid Rahman dan Hadi Basalamah. Dalam pertemuan tersebut, Farid menceritakan kondisi sepak bola Indonesia, termasuk upaya mereformasi PSSI dan lahirnya Liga Primer Indonesia.
Menurut Farid, Valcke merespon informasi ini dengan sangat baik. Bahkan, dia juga menegaskan tidak akan ada agenda untuk membahas sanksi pada Indonesia dalam Kongres FIFA yang bakal dihelat mulai Rabu (01/06) mendatang. "Indonesia dipastikan tidak akan terkena sanksi FIFA," tulis Farid Rahman melalui pesan singkat pada bola.net.
Jawaban Valcke ini semakin menegaskan bahwa FIFA tidak akan gegabah menjatuhkan sanksi, seperti banyak digembar-gemborkan di Indonesia. Sebelumnya, dalam situs resmi mereka, FIFA juga telah melansir agenda kongres dan tidak ada agenda untuk membahas sanksi bagi Indonesia. Hanya ada dua federasi, Bosnia dan Brunei Darussalam yang akan dibahas terkait sanksi FIFA.
Sementara itu, pengamat sepak bola Tondo Widodo mengaku tidak kaget dengan keputusan FIFA ini. Pasalnya, menurut Tondo, FIFA justru harusnya telah menjatuhkan sanksi ketika pemerintah tidak mengakui kepengurusan Nurdin Halid atau ketika ada intervensi dalam Kongres PSSI di Pekanbaru lalu.   (bola/den)
sumber :