The first Indonesian boat people

Among the first were a group of Indonesians who came on their own - the first 'boat people'. In March 1942 a group of 67 Javanese men, women and children who had been living in Sumatra attempted to sail back to Java. Trained fitters and turners, the men were required to report for work at the Dutch arsenal in the town of Bandung. However, the speed of the Japanese invasion made this impossible, and the group turned south. After a hazardous journey they reached Fremantle, in Western Australia. There they were told to continue to Port Melbourne, arriving in April. As their ship docked, local Melburnians were treated to a sight they had never seen before. The Javanese were gathered on deck, wearing traditional dress: colourful sarongs, sashes and long lace blouses for the women, some of them suckling babies; sarongs, black jackets and caps and ceremonial kris for the men. John Guthrie, a young boy living at Port Melbourne at the time, recalls the excitement as word spread and he and his friends raced to the dock. Of particular interest was the fact that these were 'brown' people, whom the boys had never seen before. Dutch officials met the ship, but were at a loss to know what to do with these unexpected arrivals. Finally they asked the advice of Rev John Freeman, minister of the Port Melbourne Methodist Church, who agreed to help. With permission from the church authorities the church hall was turned into home for the refugees for the next three years. Small rooms off the main hall were allotted to family groups. Single men used the hall itself. Dutch authorities and the Red Cross provided furniture, bedding, clothing and equipment. A communal kitchen was set up.
Aided by some of the local community, the Freeman family helped the refugees settle in to daily life in their temporary home. A kindergarten was established, attended by both Indonesian and Australian children. The older children attended the Nott Street primary school, where they soon learned English and excelled at their studies. Mrs Freeman took particular care of the women, taking them shopping, arranging hospitalisation when babies were born and generally looking after their welfare. A journalist from the newspaper The Argus, who visited the hall commented: 'In this little corner of Port Melbourne, East has met West'. The men, meanwhile, had much-needed technical skills. Rev Freeman had no trouble finding work for them in the government aircraft factory at Fishermen's Bend. The Indonesians made many friendships in the Port Melbourne community. John Guthrie and other young men took the opportunity to explore a new culture. They even learned to speak 'Malay' (Indonesian). In return, they took their new friends to Australian Rules football matches, ice-skating and the theatre. These friendships later led Guthrie to take part in demonstrations and marches in support of Indonesian independence. They were held in Melbourne after the world learned of Sukarno's 'proklamasi' of 17 August 1945. Jan Lingard (jan.lingard@asia.usyd.edu.au)

Wilayah RI Dicaplok Malaysia ?

Jati Diri Jawa Pos, Jumat (30/3/07), berpendapat bahwa salah satu masalah krusial yang menyangkut kedaulatan RI adalah soal perbatasan dengan negara tetangga, khususnya Malaysia. Ketidakpedulian kita merawat Pulau Sipadan dan Ligitan yang divonis Mahkamah Internasional (MI) menjadi milik Malaysia pada 2004 harus menjadi "guru" yang menyadarkan para pemimpin nasional.Karena itu, hentikan saja niat interpelasi anggota DPR kepada pemerintah lantaran pemerintah mendukung DK PBB yang akan memberikan sanksi kepada Iran tentang program nuklirnya. Lebih baik energi dan kepedulian wakil-wakil rakyat diberikan kepada masalah-masalah domestik seperti ancaman pencaplokan wilayah perbatasan RI oleh negara tetangga.Pendapat Jawa Pos itu menjadi relevan lagi karena saat ini memang ada indikasi pencaplokan sebagian daerah perbatasan di Kalimantan Timur (Kaltim) oleh Malaysia. Sekitar 1,5 kilometer perbatasan Kaltim, khususnya di Kutai Barat yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, terindikasi telah dicaplok menjadi wilayah Malaysia.Itu benar-benar preseden buruk yang memalukan. Lagi-lagi, masalahnya muncul karena kita kurang peduli dan kurang serius menjaga serta merawat daerah perbatasan. Sama dengan ketika kita kehilangan Sipadan dan Ligitan.Kasus-kasus seperti itu tidak lagi hanya menyalahkan negara lain. Tidak bisa hanya menyalahkan Malaysia. Kita harus bertanggung jawab atas daerah tumpah darah bangsa dan tanah air RI. Belum jelas benar, bagaimana dan mengapa Malaysia sampai bisa mencaplok wilayah perbatasan RI di Kaltim sampai sejauh 1,5 kilometer. Tetapi, tampaknya, Malaysia tidak bisa dituduh sebagai pihak yang ekspansionis.Sangat mungkin kita sendiri yang tidak telaten, tidak teliti, dan lengah dalam menjaga tanah air bangsa Indonesia di daerah perbatasan. Misalnya, lengah menjaga rambu-rambu tapal batas. Membiarkan tanda atau rambu-rambu rusak atau hilang, sehingga Malaysia bebas menentukan wilayahnya menurut versi pemerintahnya. Kalaupun Malaysia terbukti bersalah -memang mencaplok sebagian wilayah Kaltim-, kita juga ikut bertanggung jawab. Mengapa? Sebab, kita membiarkan Malaysia sampai bisa mencaplok wilayah perbatasan.Berarti, aparat penjaga perbatasan kecolongan. Mereka tidak tangkas menjalankan tugas, sehingga Malaysia sampai bisa mencaplok perbatasan RI.Karena itu, wakil-wakil rakyat di parlemen harus segera datang dan melihat sendiri daerah perbatasan di Kutai Timur yang dicaplok Malaysia. Anggota DPR harus bisa membuktikan apa sebenarnya yang terjadi di daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut.Mereka perlu segera membuat rekomendasi apa yang seharusnya segera dilakukan pemerintah RI untuk merebut kembali wilayah perbatasan yang dicaplok Malaysia itu. Menata wilayah perbatasan, merawat, dan menjaganya jauh lebih penting daripada ramai-ramai mempersoalkan dukungan RI kepada DK PBB untuk memberikan sanksi untuk Iran tentang program nuklirnya.Sinyalemen Jawa Pos diatas, rupanya menggelitik perasaan bangsa Indonesia. Mungkinkah kita memiliki rasa bernegara yang pantang dijajah oleh siapapun sebahagian atau secara menyeluruh ?. Persaan itu rupanya paling optimal cuma saat Republik Indonesia baru Merdeka, kira-kira pada bulan September 1945. Foto diatas menggambarkan. Dimana-mana ada coretan yang menentang invasi kekuatan asing. Pada Trem Jatinegara-Kota ini tertulis kata-kata "Better to the Hell than tobe Clonize again" Mungkin kita perlu meniru Jati Diri Bangsa Indonesia saat itu.

25 Maret 1947, 60 th yang lalu dokumen Linggajati ditanda tangani

Tanggal 25 Maret 1947, tepat 60 tahun yang lalu ditandatanganilah dokumen persetujuan Linggajati. Tempat penandatanganan di stana Rijswijk (sekarang istana negara). Sejumlah undangan berdatangan, tampak hadir Jenderal Spoor panglima tentara Hindia Belanda, van Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal, para anggota Komisi Jenderal minus de Boer(terdiri hanya Prof.Schermerhorn dan van Poll, karena de Boer yang mengundurkan diri). Terlihat pula para tamu undangan, para duta besar negara sahabat, pejabat Hindia Belanda dan para petinggi negara-negara federal. Dari pihak Indonesia, selain delegasiIndonesia lengkap terdiri Perdana menteri Sutan Sjahrir, Mr Mohammad Roem, Dr AK Gani, Mr Soesanto Tirtoprodjo dan para pejabat pendamping seperti Mr Amir Sjarifoedin, Dr Leimena, Dr Soedarsono dan sekretaris Mr Ali Boediardjo. Juga tampak H.Agus Salim. Dimuka, dipasang meja besar tempat para delegasi duduk dan siap menandatangani dokumen. Adalah Rosihan Anwar, wartawan yang saat itu ditugaskan untuk bertindak sebagai penyiar radio RRI. Rosihan dengan piawainya menyampaikan kepada publik pandangan mata jalannya upacaramelalui corong radio. Sedangkan dari pihak radio Belanda di Batavia, bertindak Al-Mesawa pejabat NICA yang ditugaskan dalam fungsi yang sama, tapi untuk siaran diperuntukkan kaum Belanda. Dalam pidatonya Bung Sjahrir antara lain berkata : "Dengan penandatanganan persetujuan Linggajati ini kita menyaksikan sebuah peristiwa yang besar artinya serta besar pula akibatnya". Prof.Schermerhorn selaku ketua delegasi Belanda dan dr van Mook sebagai pimpinan Pemerintahan Hindia Belanda, juga memberikan sambutannya. Perjanjian gencatan senjata yang telah ditanda tangani pada tanggal 14 Oktober 1946, setelah pendatanganan dokumen 25 Maret ini, ternyata tidak berumur panjang. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda memutuskan untuk tidak ada urusan lagi soal gencatan senjata itu dan melakukan Agresi Militernya yang pertama. Foto atas, saat Perdana Menteri Sutan Sjahrir, menandatangani dokumen dimaksud.

Ibu Nelly Adam Malik telah tiada

Ibu Nelly Adam Malik telah tiada. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga, Ny Nelly Adam Malik, Minggu (25/3) pukul 22.20, meninggal dunia di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Ny Nelly sempat dirawat di RS MMC sejak Jumat (23/3) akibat serangan stroke. Sejak Senin pagi hari, rumah duka di Jalan Diponegoro 29, Jakarta Pusat, dibanjiri pelayat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla hadir di rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Hadir pula antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Presiden BJ Habibie, dan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Ny Nelly Adam Malik lahir di Jakarta, 15 Mei 1925, putri kedua Datuk Ilyas Gelar Rajo Mara dan Siti Zuleiha. Ia meninggalkan seorang anak laki-laki, Otto Malik, dua anak perempuan, Antarini Malik dan Budisita Malik, serta 17 cucu. Ny Nelly dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara militer yang dipimpin Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Bachtiar mengungkapkan, Nelly Adam Malik dikenal sebagai sosok yang memegang teguh prinsip dan setia kepada negara. Bersama Adam Malik, dia turut mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaannya. Menurut Antarini Malik, sejak masuk RS kondisi kesehatan almarhumah terus menurun akibat lanjut usia. Ia pun menderita penurunan fungsi otot jantung. "Ibu sudah lama tak aktif di berbagai kegiatan sosial," katanya. Sejumlah organisasi sosial pernah dirintis Ny Nelly bersama sejumlah istri pejabat lainnya. Pemegang penghargaan Bintang Mahaputra itu pernah menjadi Ketua Dewan Kerajinan Nasional pada 1980-1983. Ia juga ikut mendirikan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia bersama Ny Tien Soeharto pada 1979. Selain itu, Ny Nelly pernah menjadi anggota DPR pada 1971-1978 dan menjadi Ketua Yayasan Adam Malik yang mengelola Museum Adam Malik. Menurut Otto Malik, ibundanya setia mendampingi ayahnya, Adam Malik, pada 1942-1984, dalam suka dan duka. Dari Berita Kompas 27 Maret 2007